Beberapa orang mencari cara menonaktifkan BPJS Kesehatan setelah resign, terkena PHK, memiliki asuransi swasta, pindah pekerjaan, atau merasa tidak lagi membutuhkan kepesertaan. Namun, status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dapat dihentikan begitu saja hanya karena peserta tidak ingin membayar iuran.
Program JKN pada dasarnya merupakan program jaminan kesehatan yang wajib diikuti oleh penduduk Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, istilah “menonaktifkan BPJS Kesehatan” perlu dipahami dengan tepat. Dalam banyak kasus, yang sebenarnya terjadi adalah perubahan status, perpindahan segmen kepesertaan, penghentian sementara karena kondisi tertentu, atau pengurangan peserta karena meninggal dunia.
Jika Anda baru resign atau berpindah pekerjaan, misalnya, kepesertaan dari perusahaan lama dapat berubah. Namun, hal tersebut bukan berarti Anda dapat berhenti menjadi peserta JKN selamanya. Anda mungkin perlu beralih ke segmen kepesertaan lain sesuai kondisi terbaru.
Berikut penjelasan mengenai kondisi yang memungkinkan status BPJS Kesehatan menjadi nonaktif, syarat yang perlu disiapkan, hingga langkah mengecek status kepesertaan.
Summary
- Kepesertaan JKN pada dasarnya wajib, sehingga peserta tidak dapat menonaktifkan BPJS Kesehatan hanya karena tidak ingin membayar iuran.
- Status dapat berubah atau menjadi nonaktif karena kondisi tertentu, seperti peserta meninggal dunia, perubahan segmen, berakhirnya kepesertaan dari perusahaan, atau kondisi khusus sesuai ketentuan.
- WNI yang tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya enam bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara sesuai persyaratan yang berlaku.
- Memiliki asuransi kesehatan swasta tidak otomatis menggugurkan kewajiban menjadi peserta JKN.
- Sebelum mengurus perubahan status, cek terlebih dahulu segmen kepesertaan, tunggakan, serta dokumen yang dibutuhkan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.
Daftar Isi
- Apakah BPJS Kesehatan Bisa Dinonaktifkan?
- Kondisi Apa Saja yang Memungkinkan Status BPJS Kesehatan Menjadi Nonaktif?
- Apakah Peserta Mandiri Bisa Menonaktifkan BPJS Kesehatan karena Tidak Ingin Membayar Iuran?
- Apakah Punya Asuransi Swasta Bisa Menjadi Alasan Menonaktifkan BPJS Kesehatan?
- Syarat Menonaktifkan atau Mengubah Status BPJS Kesehatan
- Cara Mengurus Penonaktifan atau Perubahan Status BPJS Kesehatan
- Bagaimana dengan Tunggakan Iuran saat Status BPJS Kesehatan Berubah?
- Cara Mengecek Apakah BPJS Kesehatan Sudah Aktif atau Nonaktif
- Apa yang Harus Dilakukan Jika BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Nonaktif?
- Jangan Asal Menonaktifkan BPJS Kesehatan, Pahami Status Kepesertaan Anda
- FAQ Seputar Menonaktifkan BPJS Kesehatan
Apakah BPJS Kesehatan Bisa Dinonaktifkan?
BPJS Kesehatan tidak dapat dinonaktifkan secara bebas hanya atas keinginan peserta. Hal ini karena setiap penduduk Indonesia pada dasarnya wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan dengan mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, status kepesertaan dapat menjadi nonaktif, berubah segmen, atau dihentikan sementara apabila terdapat kondisi yang memang memenuhi ketentuan.
Sebagai contoh, seseorang yang sebelumnya menjadi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) melalui perusahaan kemudian berhenti bekerja dapat mengalami perubahan pada kepesertaannya. Dalam kondisi tersebut, yang perlu dilakukan bukan sekadar berhenti menjadi peserta, melainkan memastikan segmen berikutnya sesuai dengan status pekerjaan terbaru.
Demikian pula ketika peserta meninggal dunia. Anggota keluarga perlu melaporkannya agar data kepesertaan diperbarui dan peserta tersebut tidak terus tercatat dalam administrasi keluarga.
Jadi, ketika mencari cara menonaktifkan BPJS Kesehatan, langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu alasan perubahan status. Prosedur peserta meninggal dunia tentunya berbeda dengan peserta yang resign, pindah perusahaan, atau tinggal di luar negeri.
Kondisi Apa Saja yang Memungkinkan Status BPJS Kesehatan Menjadi Nonaktif?
Berikut beberapa kondisi yang dapat menyebabkan atau memungkinkan perubahan terhadap status kepesertaan JKN.
1. Peserta Meninggal Dunia
Peserta yang telah meninggal dunia perlu dilaporkan kepada BPJS Kesehatan agar data kepesertaannya diperbarui. Pelaporan ini penting terutama bagi peserta yang tergabung dalam kepesertaan keluarga.
Keluarga dapat menggunakan kanal administrasi resmi yang disediakan BPJS Kesehatan dan menyiapkan dokumen pendukung mengenai kematian peserta sesuai persyaratan layanan.
Jangan hanya menghentikan pembayaran tanpa melakukan pembaruan data. Pelaporan resmi membantu memastikan kondisi peserta dalam sistem BPJS Kesehatan telah sesuai dengan data kependudukan dan dokumen yang berlaku.
2. Terjadi Perubahan Status atau Segmen Kepesertaan
Status peserta dapat berubah ketika terdapat perubahan kondisi pekerjaan maupun pihak yang menanggung iuran. Misalnya, seseorang yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU dari perusahaan kemudian berhenti bekerja dan perlu berpindah menjadi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau segmen lain sesuai kondisinya.
Sebaliknya, peserta mandiri yang memperoleh pekerjaan baru dan didaftarkan perusahaan dapat berpindah ke segmen PPU.
Dalam kondisi tersebut, status pada segmen lama dapat berubah atau berakhir, tetapi peserta tetap menjadi bagian dari program JKN melalui segmen yang baru.
3. Kepesertaan dari Perusahaan Berakhir setelah Hubungan Kerja Selesai
Ketika hubungan kerja berakhir, kepesertaan sebagai PPU dari perusahaan lama perlu diperbarui. Perusahaan memiliki kewajiban administrasi terkait perubahan data pekerjanya, sementara peserta sebaiknya memastikan sendiri status kepesertaan setelah hari terakhir bekerja.
Perlu dibedakan antara resign dan PHK. Bagi PPU yang mengalami PHK dan memenuhi kriteria dalam ketentuan JKN, peserta dapat tetap memperoleh hak manfaat Jaminan Kesehatan paling lama enam bulan sejak PHK tanpa membayar iuran.
Sementara bagi karyawan yang resign atau berpindah pekerjaan, kondisi administrasinya dapat berbeda. Karena itu, jangan langsung menganggap BPJS Kesehatan sudah berhenti setelah perusahaan lama tidak lagi membayar iuran.
Periksa status melalui Mobile JKN dan lakukan perubahan segmen apabila dibutuhkan.
4. Kondisi Khusus Lain Sesuai Ketentuan BPJS Kesehatan
Salah satu kondisi khusus adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya enam bulan berturut-turut. Dalam kondisi tersebut, peserta dapat menghentikan kepesertaannya untuk sementara sesuai ketentuan.
Selama kepesertaan dihentikan sementara, peserta tidak memperoleh manfaat JKN. Ketentuan tersebut juga memiliki pengecualian, antara lain bagi PPU yang masih memperoleh gaji atau upah di Indonesia.
BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan administrasi untuk pelaporan WNI pergi ke luar negeri. Dokumen yang diperlukan dapat menyesuaikan alasan keberadaan di luar negeri dan ketentuan layanan yang berlaku.
Apakah Peserta Mandiri Bisa Menonaktifkan BPJS Kesehatan karena Tidak Ingin Membayar Iuran?
Pada dasarnya, tidak bisa hanya karena peserta tidak lagi ingin membayar iuran. Berhenti membayar bukan prosedur resmi untuk mengakhiri kepesertaan JKN.
Peserta PBPU atau peserta mandiri tetap memiliki kewajiban iuran sesuai status kepesertaannya. Apabila pembayaran dihentikan, status kepesertaan dapat menjadi tidak aktif karena tunggakan, tetapi kewajiban yang sudah terbentuk tidak otomatis hilang.
Artinya, sengaja tidak membayar iuran agar kartu menjadi tidak aktif bukanlah cara yang tepat untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan.
Jika kondisi ekonomi, pekerjaan, atau sumber pembayaran berubah, sebaiknya hubungi BPJS Kesehatan untuk mengetahui kemungkinan perubahan segmen yang sesuai. Misalnya, peserta memperoleh pekerjaan dan beralih menjadi PPU atau memenuhi ketentuan untuk masuk segmen kepesertaan lain.
Bagi peserta PBPU dan Bukan Pekerja yang memiliki tunggakan tertentu, BPJS Kesehatan juga menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap atau REHAB untuk membantu pembayaran tunggakan secara bertahap sesuai syarat program.
Apakah Punya Asuransi Swasta Bisa Menjadi Alasan Menonaktifkan BPJS Kesehatan?
Memiliki asuransi kesehatan swasta tidak otomatis menjadi alasan untuk keluar dari program JKN. Kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan tetap mengikuti ketentuan program JKN.
Asuransi swasta dan BPJS Kesehatan juga memiliki karakteristik yang berbeda. Seseorang dapat memiliki keduanya sebagai bagian dari pengelolaan perlindungan kesehatan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.
Karena itu, membeli polis asuransi kesehatan tambahan bukan berarti peserta dapat langsung menghentikan iuran BPJS Kesehatan.
Jika Anda memiliki lebih dari satu perlindungan kesehatan, pahami manfaat, prosedur pelayanan, pengecualian, serta kewajiban pembayaran masing-masing agar pengeluaran untuk perlindungan kesehatan tetap sesuai dengan kondisi keuangan.
Syarat Menonaktifkan atau Mengubah Status BPJS Kesehatan
Dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda tergantung alasan perubahan kepesertaan. Namun, beberapa data berikut umumnya perlu dipersiapkan ketika mengurus administrasi kepesertaan.
1. Kartu Identitas dan Data Kepesertaan
Siapkan identitas peserta seperti NIK dan informasi kepesertaan JKN. Data identitas diperlukan untuk memastikan pengajuan dilakukan terhadap peserta yang benar.
Pastikan nama, NIK, tanggal lahir, dan data lainnya sesuai dengan data kependudukan.
2. Kartu Keluarga
Kartu Keluarga dapat diperlukan untuk proses administrasi tertentu, terutama apabila perubahan berhubungan dengan struktur anggota keluarga atau perpindahan kepesertaan keluarga.
Gunakan data KK terbaru agar informasi yang diajukan sesuai dengan data yang berlaku.
3. Dokumen Pendukung Sesuai Alasan Perubahan Status
Jenis dokumen pendukung bergantung pada kondisi peserta. Contohnya, pelaporan peserta meninggal dunia membutuhkan dokumen yang membuktikan kondisi tersebut sesuai persyaratan BPJS Kesehatan.
Untuk perubahan akibat pekerjaan, peserta dapat diminta melengkapi data yang berkaitan dengan status pekerjaan atau pemberi kerja. Sementara untuk WNI yang tinggal di luar negeri, dokumen perjalanan atau dokumen pendukung keberadaan di luar negeri dapat diperlukan.
Karena persyaratan dapat berbeda menurut jenis layanan, periksa daftar dokumen melalui kanal resmi sebelum mengajukan permohonan.
4. Dokumen Tambahan Jika Pengurusan Diwakilkan
Jika administrasi dilakukan oleh orang lain, dapat terdapat persyaratan tambahan untuk membuktikan kewenangan pihak yang mewakili, tergantung jenis pelayanan dan kanal yang digunakan.
Konfirmasikan terlebih dahulu kepada BPJS Kesehatan agar dokumen yang dibawa atau dikirim sudah lengkap dan proses tidak perlu diulang.
Cara Mengurus Penonaktifan atau Perubahan Status BPJS Kesehatan
Karena tidak semua peserta dapat mengajukan penonaktifan permanen, proses berikut lebih tepat dipahami sebagai langkah mengurus perubahan status sesuai kondisi peserta.
1. Periksa Status Kepesertaan Terlebih Dahulu
Sebelum mengurus perubahan, buka aplikasi Mobile JKN dan periksa menu informasi peserta. Anda dapat melihat status kepesertaan serta informasi anggota keluarga yang terdaftar.
Langkah ini penting karena status Anda mungkin sudah berubah akibat pembaruan dari perusahaan atau segmen kepesertaan sebelumnya.
2. Siapkan Dokumen Sesuai Kondisi Peserta
Setelah mengetahui status terkini, tentukan alasan perubahan dan kumpulkan dokumen yang diperlukan.
Misalnya, jika baru resign, siapkan data terkait hubungan kerja jika dibutuhkan. Jika mengurus peserta meninggal dunia, persiapkan dokumen kematian. Sementara peserta yang tinggal di luar negeri perlu menyesuaikan dokumen dengan persyaratan penghentian sementara.
3. Ajukan Perubahan melalui Kanal Resmi BPJS Kesehatan
Gunakan kanal administrasi resmi BPJS Kesehatan. Layanan yang tersedia antara lain aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, layanan administrasi yang disediakan BPJS Kesehatan, maupun Kantor BPJS Kesehatan sesuai kebutuhan.
Jenis layanan yang dapat diproses melalui setiap kanal dapat berbeda. Karena itu, pilih kanal yang memang mendukung perubahan yang Anda perlukan.
4. Ikuti Proses Verifikasi Data
BPJS Kesehatan akan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang diajukan. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai atau dokumen kurang lengkap, peserta dapat diminta melakukan pembaruan.
Pastikan nomor telepon maupun alamat email yang digunakan masih aktif apabila proses membutuhkan verifikasi digital.
5. Periksa Kembali Status setelah Permohonan Diproses
Setelah perubahan selesai, jangan langsung menganggap status sudah sesuai. Periksa kembali melalui Mobile JKN atau kanal resmi lainnya.
Pastikan status aktif atau nonaktif, segmen kepesertaan, serta anggota keluarga sudah sesuai dengan kondisi terbaru.
Bagaimana dengan Tunggakan Iuran saat Status BPJS Kesehatan Berubah?
Perubahan status kepesertaan tidak selalu menghilangkan kewajiban pembayaran yang sebelumnya sudah terbentuk. Karena itu, tunggakan perlu diperiksa secara terpisah.
1. Periksa Riwayat Iuran dan Tunggakan
Peserta dapat menggunakan Mobile JKN untuk melihat informasi iuran maupun riwayat pembayaran.
Jika sebelumnya menjadi peserta mandiri, periksa apakah terdapat bulan yang belum dibayar sebelum melakukan perubahan segmen.
Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Terbaru, Ini Daftar Lengkapnya.
2. Pahami Kewajiban yang Masih Harus Diselesaikan
Tunggakan peserta PBPU yang sudah terbentuk tetap perlu diperhatikan meskipun peserta kemudian berpindah ke segmen lain.
Bahkan, panduan administrasi Mobile JKN menyebutkan peserta yang memiliki riwayat tunggakan PBPU sebelum berpindah ke segmen tertentu dapat diwajibkan melunasi tunggakan tersebut ketika hendak kembali berpindah ke PBPU.
Jika nominal tunggakan terasa berat, periksa apakah Anda memenuhi ketentuan untuk mengikuti Program REHAB BPJS Kesehatan.
3. Jangan Menganggap Status Nonaktif Otomatis Menghapus Tunggakan
Status nonaktif tidak sama dengan penghapusan utang iuran. Jika kepesertaan menjadi tidak aktif karena tidak membayar, kewajiban yang sudah tercatat tidak otomatis menjadi nol.
Karena itu, hindari sengaja menunggak dengan tujuan mengakhiri kepesertaan. Langkah tersebut justru dapat membuat Anda kehilangan status aktif sekaligus tetap memiliki kewajiban yang perlu diselesaikan.
Cara Mengecek Apakah BPJS Kesehatan Sudah Aktif atau Nonaktif
Setelah melakukan perubahan administrasi, Anda dapat memeriksa status melalui beberapa kanal resmi.
1. Cek melalui Mobile JKN
Buka aplikasi Mobile JKN kemudian masuk menggunakan akun Anda. Pada menu informasi peserta, Anda dapat melihat informasi seperti nama peserta, status kepesertaan, nomor JKN, tanggal lahir, dan fasilitas kesehatan terdaftar.
Periksa seluruh anggota keluarga jika perubahan yang dilakukan berhubungan dengan kepesertaan keluarga.
Baca juga: Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan Mudah.
2. Hubungi Care Center BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan menyediakan Care Center 165 sebagai kanal layanan informasi, permintaan, dan pengaduan non-tatap muka.
Anda dapat menggunakan kanal tersebut untuk menanyakan status kepesertaan maupun informasi mengenai tagihan dan administrasi yang perlu dilakukan.
3. Gunakan Kanal Resmi BPJS Kesehatan Lainnya
Selain Mobile JKN dan Care Center, peserta dapat menggunakan kanal pelayanan administrasi BPJS Kesehatan lainnya sesuai jenis kebutuhan.
Jika persoalan tidak dapat diselesaikan secara digital atau membutuhkan pemeriksaan dokumen lebih lanjut, Anda dapat menghubungi atau mendatangi Kantor BPJS Kesehatan.
Pastikan hanya menggunakan kanal resmi dan hindari menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.
Apa yang Harus Dilakukan Jika BPJS Kesehatan Tiba-tiba Nonaktif?
Status yang tiba-tiba nonaktif tidak selalu berarti kepesertaan telah dihapus. Ada beberapa hal yang perlu diperiksa terlebih dahulu.
1. Periksa Penyebab Perubahan Status
Perhatikan segmen kepesertaan yang sebelumnya digunakan. Jika Anda baru berhenti bekerja, pindah perusahaan, atau mengalami perubahan status anggota keluarga, kemungkinan terdapat perubahan pada administrasi kepesertaan.
Jangan langsung membuat pendaftaran baru sebelum mengetahui penyebab status lama menjadi nonaktif.
2. Cek Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran
Untuk peserta mandiri, periksa apakah terdapat iuran yang belum dibayar. Status kepesertaan dapat terpengaruh ketika peserta tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan.
Jika sebelumnya terdaftar melalui perusahaan, tanyakan pula apakah pemberi kerja telah memperbarui data pekerja.
3. Hubungi BPJS Kesehatan Jika Status Tidak Sesuai
Jika menurut Anda seluruh kewajiban telah dipenuhi tetapi status masih nonaktif, hubungi BPJS Kesehatan melalui kanal resmi.
Siapkan NIK, nomor JKN, data keluarga, informasi pembayaran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perubahan status sehingga pengecekan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Jangan Asal Menonaktifkan BPJS Kesehatan, Pahami Status Kepesertaan Anda
Mencari cara menonaktifkan BPJS Kesehatan sebaiknya dimulai dengan memahami bahwa kepesertaan JKN pada dasarnya bersifat wajib. Karena itu, peserta tidak dapat begitu saja keluar dari program hanya karena tidak lagi ingin membayar iuran atau sudah memiliki asuransi kesehatan swasta.
Status peserta memang dapat berubah dalam kondisi tertentu. Peserta meninggal dunia perlu dilaporkan, karyawan yang selesai bekerja dapat mengalami perubahan segmen, dan WNI yang tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya enam bulan berturut-turut dapat memenuhi ketentuan untuk menghentikan kepesertaan sementara.
Bagi Anda yang baru resign, jangan hanya memastikan perusahaan lama sudah menghentikan kepesertaan PPU. Periksa pula apakah Anda perlu berpindah menjadi peserta mandiri atau nantinya akan didaftarkan oleh perusahaan baru. Langkah ini penting agar perlindungan kesehatan tidak terputus akibat administrasi yang belum diperbarui.
Hal yang sama berlaku untuk tunggakan. Status nonaktif bukan berarti kewajiban lama otomatis terhapus. Periksa informasi iuran dan selesaikan kewajiban yang masih tercatat sesuai ketentuan.
Dengan memahami penyebab perubahan status, menyiapkan dokumen yang tepat, dan menggunakan kanal resmi BPJS Kesehatan, proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih terarah tanpa mengambil keputusan yang justru merugikan perlindungan kesehatan Anda.
Baca juga: Daftar BPJS Kesehatan Kini Lebih Praktis, Ini Panduan Online dan Offline-nya.
Perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan, misalnya setelah resign atau berpindah pekerjaan, juga dapat memengaruhi pengaturan pengeluaran bulanan karena iuran mungkin perlu dibayar secara mandiri. Untuk membantu menyiapkan dana kesehatan dan kewajiban rutin tersebut, Anda dapat memanfaatkan Tabungan Bank Mega sebagai bagian dari pengelolaan keuangan sehari-hari. Dengan memisahkan dana khusus untuk iuran BPJS Kesehatan, kebutuhan medis, dan dana darurat sejak awal, Anda dapat menjaga pengeluaran tetap lebih terencana tanpa mengganggu anggaran untuk kebutuhan utama lainnya.
Baca Juga: Biaya BPJS Per Kelas Terbaru dan Cara Cek Iurannya
FAQ Seputar Menonaktifkan BPJS Kesehatan
1. Apakah BPJS Kesehatan bisa dinonaktifkan atas permintaan sendiri?
Pada dasarnya peserta tidak dapat keluar dari program JKN hanya karena ingin berhenti membayar iuran. Kepesertaan dapat berubah, nonaktif, atau dihentikan sementara apabila terdapat kondisi yang memenuhi ketentuan, seperti perubahan segmen, peserta meninggal dunia, atau tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya enam bulan berturut-turut.
2. Apakah BPJS Kesehatan otomatis nonaktif setelah resign?
Kepesertaan sebagai PPU dari perusahaan lama dapat berakhir setelah hubungan kerja dan data kepesertaan diperbarui. Namun, hal tersebut tidak berarti Anda keluar dari program JKN. Peserta perlu mengecek status dan, jika diperlukan, berpindah ke segmen mandiri atau segmen lainnya sesuai kondisi terbaru.
3. Apakah berhenti membayar iuran bisa digunakan untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan?
Tidak. Berhenti membayar bukan prosedur resmi untuk mengakhiri kepesertaan. Pada peserta mandiri, tunggakan dapat menyebabkan status tidak aktif, tetapi kewajiban iuran yang sudah terbentuk tidak otomatis dihapus.
4. Apakah BPJS Kesehatan bisa dinonaktifkan jika sudah memiliki asuransi swasta?
Tidak hanya karena alasan tersebut. Memiliki asuransi kesehatan swasta tidak otomatis menghapus kewajiban kepesertaan JKN. Kedua perlindungan tersebut dapat dimiliki secara bersamaan sesuai kebutuhan masing-masing.
5. Bagaimana cara mengetahui BPJS Kesehatan sudah nonaktif atau masih aktif?
Anda dapat mengecek status melalui aplikasi Mobile JKN pada menu informasi peserta. Selain itu, informasi kepesertaan dapat ditanyakan melalui BPJS Kesehatan Care Center 165 atau kanal resmi BPJS Kesehatan lainnya.
Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang produk dan layanan dari Bank Mega, kamu bisa kunjungi website kami, hubungi layanan pelanggan kami di 08041500010, atau bisa juga download aplikasi M-Smile yang tersedia di App Store dan Play Store untuk daftar dan apply Tabungan Bank Mega dan Kartu Kredit Bank Mega sekarang juga!
Kamu juga bisa apply kartu kredit hanya 5 menit langsung di-approve lewat sini. Untuk data dan referensi terbaru, silakan kunjungi bankmega.com.
Bank Mega Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS
